KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG GAJI PNS UNTUK TAHUN 2017
Monday 15 August 2016
Add Comment
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG GAJI PNS UNTUK TAHUN 2017_ Berita seputar perkembangan terkini dunia pendidikan dan guru kembali kami perbaharui dan kami bagikan secara terupdate kepada seluruh rekan pengunjung khususnya rekan-rekan guru diseluruh satuan pendidikan ditanah air. Dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus 2016 Jokowi akan berpidato di DPR dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2017. Pidato kenegaraan Jokowi di hadapan anggota DPR tersebut layak kita ditunggu. Pasalnya dalam kesempatan tersebut akan disampaikan juga arah kebijakan gaji PNS tahun 2017.
samping gaji ke-13. PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara mendapatkan THR atau sering disebut gaji 14. Golongan pensiunan semula direncanakan juga menerima gaji 14 dengan besaran 50 % dari gaji pokok. Namun pada saat terakhir hanya para PNS aktif yang diberikan THR seiring terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2016.
Pemberian gaji 14 ini yakni sebagai pengganti kenaikan gaji pokok PNS yang biasa dinikmati setiap tahunnya. Pemerintah sendiri belum memastikan apakah kebijakan tahun 2017 akan sama dengan tahun 2016 khususnya dalam hal pemberian THR.
Tema : Penghematan
Pada sidang kabinet paripurna awal Agustus tahun 2016 Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla (JK) membahas draf nota keuangan dan postur APBN 2017. Jokowi memberikan sinyal kepada para pembantunya dalam hal ini seluruh menteri kabinet kerja untuk tetap melakukan efisiensi anggaran.
Sejak Sri Mulyani menduduki kursi menteri keuangan, postur APBNP 2016 dipangkas Rp 133,8 triliun. Pemangkasan belanja tersebut diterima hampir semua kementerian/lembaga dengan besaran Rp 65 triliun serta transfer daerah Rp 68,8 triliun. Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun.
Penghematan paling besar dibebankan pada perjalanan dinas, paket-paket meeting, langganan daya dan jasa, biaya rapat, dan pemotongan dari belanja iklan serta honorarium kegiatan. Tetapi pemotongan anggaran tidak menyentuh belanja rutin pegawai.
Adanya pemotongan anggaran tersebut pasti mempengaruhi rancangan APBN 2017. Seperti yang telah disampaikan Sri Mulyani bahwa penyusunan APBN harus memperhatikan aspek kredibilitas. Artinya basis perhitungan angka-angka APBN harus mengacu pada realisasi bukan menggunakan angka yang direncanakan. Faktanya dua tahun
terakhir realisasi penerimaan pajak jauh dari target karena basis perhitungannya sangat tinggi.
Anggaran untuk pos belanja pegawai pada APBNP tahun 2016 (termasuk THR) sebesar 247,5 Triliun atau 26 % dari keseluruhan belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenisnya. Pos belanja pegawai naik signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2014. Rincian realisasi alokasi pegawai 2015 dan 2014 dapat disimak pada tabel dibawah ini.
samping gaji ke-13. PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara mendapatkan THR atau sering disebut gaji 14. Golongan pensiunan semula direncanakan juga menerima gaji 14 dengan besaran 50 % dari gaji pokok. Namun pada saat terakhir hanya para PNS aktif yang diberikan THR seiring terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2016.
Pemberian gaji 14 ini yakni sebagai pengganti kenaikan gaji pokok PNS yang biasa dinikmati setiap tahunnya. Pemerintah sendiri belum memastikan apakah kebijakan tahun 2017 akan sama dengan tahun 2016 khususnya dalam hal pemberian THR.
Tema : Penghematan
Pada sidang kabinet paripurna awal Agustus tahun 2016 Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla (JK) membahas draf nota keuangan dan postur APBN 2017. Jokowi memberikan sinyal kepada para pembantunya dalam hal ini seluruh menteri kabinet kerja untuk tetap melakukan efisiensi anggaran.
Sejak Sri Mulyani menduduki kursi menteri keuangan, postur APBNP 2016 dipangkas Rp 133,8 triliun. Pemangkasan belanja tersebut diterima hampir semua kementerian/lembaga dengan besaran Rp 65 triliun serta transfer daerah Rp 68,8 triliun. Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun.
Penghematan paling besar dibebankan pada perjalanan dinas, paket-paket meeting, langganan daya dan jasa, biaya rapat, dan pemotongan dari belanja iklan serta honorarium kegiatan. Tetapi pemotongan anggaran tidak menyentuh belanja rutin pegawai.
Adanya pemotongan anggaran tersebut pasti mempengaruhi rancangan APBN 2017. Seperti yang telah disampaikan Sri Mulyani bahwa penyusunan APBN harus memperhatikan aspek kredibilitas. Artinya basis perhitungan angka-angka APBN harus mengacu pada realisasi bukan menggunakan angka yang direncanakan. Faktanya dua tahun
terakhir realisasi penerimaan pajak jauh dari target karena basis perhitungannya sangat tinggi.
Anggaran untuk pos belanja pegawai pada APBNP tahun 2016 (termasuk THR) sebesar 247,5 Triliun atau 26 % dari keseluruhan belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenisnya. Pos belanja pegawai naik signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2014. Rincian realisasi alokasi pegawai 2015 dan 2014 dapat disimak pada tabel dibawah ini.
Jadi bisa saja dalam rancangan APBN tahun 2017 belanja pegawai menurun dibandingkan dengan APBN 2016 dengan mengurangi pos-pos di luar gaji dan tunjangan salah satunya dengan meniadakan THR.
Skenario:
Dengan pertimbangan di atas dan kebijakan pada masa lalu penulis membuat skenario yang mungkin terjadi terkait dengan kebijakan gaji yang akan ditempuh pemerintah pada tahun 2017.
Skenario:
Dengan pertimbangan di atas dan kebijakan pada masa lalu penulis membuat skenario yang mungkin terjadi terkait dengan kebijakan gaji yang akan ditempuh pemerintah pada tahun 2017.
Skenario pertama yakni sama dengan tahun 2016 yakni Gaji Pokok tetap, mendapatkan gaji 13 dan Gaji 14. Sisi positif kebijakan ini pemerintah tidak menambah beban anggaran pensiun, namun dalam jangka pendek harus mempersiapkan anggaran yang tidak sedikit untuk membayar THR.
Skenario kedua, gaji pokok naik dan diberikan gaji 13. Seperti dengan janji pemerintah, kebijakan menaikkan gaji akan diterapkan jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Sedangkan target tahun 2016 sebesar 5,2 %, data pertumbuhan ekonomi sampai Semester I 2016 menurut BPS sebesar 5,04 persen. Nampaknya skenario ini bisa dikesampingkan.
Skenario ketiga mempertahankan daya beli PNS dari inflasi yakni dengan memberikan semacam dana kompensasi tapi gaji pokok tetap dan ada gaji 13. Hampir sama dengan pemberian gaji 14 namun dengan angka yang lebih kecil dari gaji pokok tujuannya agar daya beli PNS tidak menurun.
Skenario keempat, yakni gaji tidak naik diberikan gaji 13 tanpa THR. No comment. Tentu saja kepastiannya akan ditunggu pidato kenegaraan Jokowi hari Selasa 16 Agustus 2016 mulai pukul 14.00 WIB, sayang jika dilewatkan…
0 Response to " KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG GAJI PNS UNTUK TAHUN 2017"
Post a Comment